Makalah Wawasan Dasar Pengelolaan Pendidikan


 

Makalah Pengelolaan Pendidikan

“Wawasan Dasar Pengelolaan Pendidikan”

 

Dosen Pengampu :

Nila Afningsih, S.Pd,M.Pd

 

Disusun Oleh :

Dilla Dwi Kusnanda

(201214021)

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN

T.A 2020/2021





KATA PENGANTAR

 

            Dengan menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Wawasan Pengelolaan Pendidikan”.

            Penulis menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini tidak lepas dari bantuan dan tuntunan Tuhan Yang  Maha  Esa dan juga tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, Ibu Nila Afningsih S.Pd.,M.Pd  serta berbagai pihak lainnya yang turut menjadi sumber dalam pembuatan makalah ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini.

            Dalam proses penulisan makalah ini belum bisa dikatakan sempurna, baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga makalah ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima masukan, saran, dan usul, yang berguna dalam penyempurnaan makalah ini. Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

 

 

                                                                                                Medan, 1 November 2021


 






DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I. 4

PENDAHULUAN.. 4

1.1.     Latar Belakang. 4

2.2.     Rumusan Masalah. 4

1.1.     Tujuan. 4

BAB I. 5

PEMBAHASAN.. 5

2.1.  Konsep Dasar Pengelolaan Pendidikan. 5 

2.2.     Prinsip dasar Pengelolaan Pendidikan. 6

2.3.     Fungsi Pengelolaan Pendidikan. 7

2.4.     Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Pendidikan. 10

2.5.     Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan. 11

BAB III. 13

PENUTUP. 13

3.1.     Kesimpulan. 13

3.2.     Saran. 14

DAFTAR PUSTAKA.. 15

 


 



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.     Latar Belakang

            Dalam mendefinisikan pengelolaan, terlebih mendefinisikan pengelolaan pendidikan tidak terlepas dengan pelayanan administrasi yang sering disebut dengan manajemen.    Kata pengelolaan sebenarnya berasal dari kata manajemen. Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi (Sutisna :1983).berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan.

            Pada dasarnya pengelolaan pedidikan itu penting sebab pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri sehingga itu perlu pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Dalam tataran nilai, pendidikan mempunyai peran vital sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih progresivitas pada semua kehidupan. Di samping itu, pendidikan juga berperan penting dalam proses transformasi personal maupun sosial. Namun seiring perkembangan zaman, terus terjadi perubahan dalam pengelolaan pendidikan tersebut. Pembahasan yang lebih lanjut mengenai pengelolaan pendidikan akan dibahas lebih lengkap pada makalah ini.

2.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah :

1.      Bagaimanakah konsep dasar dari pengelolaan pendidikan?

2.      Bagaimanakah prinsip dari pengelolaan pendidikan?

3.      Apakah fungsi pengelolaan pendidikan?

4.      Apakah tujuan dan manfaat pengelolaan pendidikan?

5.      Bagaimanakah cakupan ruang lingkup pengelolaan pendidikan?

 

1.1.            Tujuan

Adapun tujuan dari makalah ini antara lain :

1.      Untuk mengetahui konsep dasar dari pengelolaan pendidikan.

2.      Untuk mengetahui prinsip dari pengelolaan pendidikan.

3.      Untuk mengetahui fungsi pengelolaan pendidikan.

4.      Untuk mengetahui tujuan dan manfaat pengelolaan pendidikan.

5.      Untuk mengetahui cakupan ruang lingkup pengelolaan pendidikan.





BAB I

PEMBAHASAN

 

2.1.  Konsep Dasar Pengelolaan Pendidikan

            Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi (Oteng Sutisna :1985). Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Menurut Ismaya (2015: 2) manajemen adalah suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain maupun melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Hersey dan Blanchard menurut stoner dalam Sudjana (2000: 17) menyatakan bahwa ; pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang – orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi.

            Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan secara inovatif terhadap segala upaya dalam mengatur da mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari pengertian manajemen tersebut, terdapat 3 dimensi yang sangat krusial, yaitu :

1.      Dalam manajemen terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola (pemimpin, kepala, komandan, ketua, dan lainnya) bersama orang lain atau kelompok. Hal ini menunjukkan pentingnya kemampuan/ keterampilan khusus yang dimiliki seorang pengelola untuk berinteraksi dan memengaruhi orang lain, baik melalui hubungan perseorangan atau kelompok.

2.      Menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang akkan dicapai.

3.      Pengelolaan itu dilakukan di dalam organisasi.

             Moh. Rifai (1982: 25) menjelaskan pengertian administrasi sebagai berikut: Administrasi ialah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien.

            Sementara itu Sondang P. Siagian (1983) mendefisinikan pengertian administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnnya. pengertian administrasi mengandung makna adanya:

1.      tujuan yang mesti dapat direalisasikan guna kepentingan lembaga, individu atau pun kelompok.

2.      keterlibatan personil, material dan juga finansial dalam posisinya yang saling mendukung dan satu sama lain saling memerlukan dan juga saling melengkapi,

3.      proses yang terus menerus dan berkesinambungan yang dimulai dari hal yang kecil dan sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit,

4.      pengawasan atau kontrol guna keteraturan, keseimbangan dan keselarasan,

5.      tepat guna dan berhasil guna supaya tidak terjadi penghambur-hamburan waktu, tenaga, biaya dan juga fasilitas agar dapat mencapai keberhasilan dan produktivitas yang cukup memadai,

6.       hubungan manusiawi yang menempatkan manusia sebagai unsur utama dan terhormat serta memiliki kepentingan di dalamnya.

7.      Proses penyelenggaraan yang diatur oleh pemerintah untuk mencapai tujuan Negara yaitu untuk melayani kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain – lain.

 

2.2. Prinsip dasar Pengelolaan Pendidikan

            Untuk menyelenggarakan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat, pimpinan memerlukan persyaratan sebagai berikut:

1.      pimpinan atau administrator memiliki wawasan yang lebih luas tentang kemasyarakatan dan memahami peranan, kebutuhan, aspirasi, dan potensi orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya.

2.      Pimpinan mempunyai kemampuan berfikir abstrak, baik dalam mengestimasi berbagai kecenderungan yang terjadi dalam kelompok dan lingkungannya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, maupun dalam memikirkan dan menganalaisis fakta dan interaksi social dalam dan diluar organisasi.

3.      Pimpinan memiliki keseimbangan antara emosi dan persepsi dalam mempertimbangkan dan memahami kebutuhan, harapan, tujuan, dan keinginan diri dan masyarakat sehingga ia dapat menampilkan kepribadian yang harmonis.

Dimensi yang terkandung dalam makna administrasi antara lain :

1.  Administrasi sebagai proses

2.  Administrasi sebagai seni  

            Dudung A. Dasuqi dan Setyo Somantri (1994) menyampaikan beberapa alasan tentang perlunya kaidah-kaidah administrasi diterapkan dalam bidang pendidikan. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan dan juga tuntutan pembangunan yang terjadi pada tingkat lokal, regional atau pun global sehingga pendidikan dapat merencanakan, menyediakan, mengelola dan juga mengatur berbagai tuntutan yang ada guna kepentingan pembangunan itu sendiri atau guna kelanjutan dari pembangunan yang berkesinambungan.

2.      Produk atau hasil dari pembangunan pendidikan yang berbentuk fisik atau pun non-fisik yang berupa ilmu atau pengetahuan dalam ruang lingkup lokal, regional dan global. Agar produk atau hasil dari pembangunan pendidikan ini dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang tentunya memerlukan penataan dan penggunaan yang memadai sesuai dengan kaidah-kaidah administrasi yang telah teruji keberhasilannya.

3.      Peranan dan tugas dari lembaga pendidikan (persekolahan) makin lama semakin bertambah dan semakin beragam sehingga lembaga pendidikan atau persekolahan ini tidak hanya memerlukan tenaga guru sebagai pengajar saja akan tetapi juga memerlukan berbagai macam tenaga kependidikan lain seperti pengelola pendidikan, administrator, manajer, planner, supervisor dan juga counsellor dalam proses belajar mengajar.

4.      Tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi dan juga tuntutan dari hidup manusia itu sendiri yang keduanya mesti seimbang dan selaras yang berakibat harus seimbang dan selarasnya lembaga pendidikan sebagai produsen dan indvidu sebagai konsumennya.

5.      Tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan atau persekolahan yang menuntut peralatan dan fasilitas yang memadai serta personil yang berkualitas sebagai jaminan lembaga pendidikan atau persekolahan dalam merebut kepercayaan konsumen  tenaga kerja di bursa tenaga kerja. Perencanaan, pengelolaan dan kualitas mutu keluaran dari lembaga pendidikan atau persekolahan tidak sepenuhnya dapat dipercayakan hanya kepada guru saja walaupun guru tersebut memiliki kualitas yang cukup tinggi.

6.      Pendidikan dan lembaga pendidikan dewasa ini telah menjadi ajang bisnis yang memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat merebut persaingan yang sehat.

2.3. Fungsi Pengelolaan Pendidikan

 

  • 1.       Perencanaan

            Satu-satunya hal yang pasti di masa depan dari organisasi apapun termasuk lembaga pendidikan adalah perubahan, dan perencanaan penting untuk menjembatani masa kini dan masa depan yang meningkatkan kemungkinan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mondy dan Premeaux (1995) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil, terutama karena aktivitas pengorganisasian, pemotivasian, penunjukkan staff, dan pengendalian tergantung pada perencanaan yang baik (Fred R. David, 2004).

            Dalam dinamika masyarakat, organisasi beradaptasi kepada tuntunan perubahan melalui perencanaan. Menurut Johnson (1973) bahwa: “The planning process can be considered as the vehicle for accomplishment of system change”. Tanpa perencanaan sistem tersebut tak dapat berubah dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan lingkungan yang berbeda. Dalam sistem terbuka, perubahan dalam sistem terjadi apabila kekuatan lingkungan menghendaki atau menuntut bahwa suatu keseimbangan baru perlu diciptakan dalam organisasi tergantung pada rasionalitas pembuat keputusan. Bagi sistem sosial, satu-satunya wahana untuk perubahan inovasi dan kesanggupan menyesuaikan diri ialah pengambilan keputusan manusia dan proses perencanaan.

            Dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun kegiatan lembaga pendidikan, diperlukan data yang banyak dan valid, pertimbangan dan pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang direncanakan. Oleh karena itu kegiatan perencanaan sebaiknya melibatkan setiap unsur lembaga pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

            Menurut Rusyan (1992) ada beberapa hal yang penting dilaksanakan terus menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan, diantaranya:

·         Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai/personil lembaga pendidikan.

·         Menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan.

·         Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokkan tugas terhadap masing-masing personil.

·         Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur dan petunjuk pelaksanaan lainnya.

·         Mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana/sekala pengkajian.

·         Memilih para staf (pelaksana), administrator dan melakukan pengawasan.

·         Merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil kerja (kinerja), pola pengisian staf dan formulir laporan pengajuan.

·         Menentukan keperluan tenaga kerja, biaya (uang) material dan tempat.

·         Menyiapkan anggaran dan mengamankan dana.

·         Menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan.

 

  • 2.       Pengorganisasian

            Tujuan pengorganisasian adalah mencapai usaha terkoordinasi dengan menerapkan tugas dan hubungan wewenang. Malayu S.P. Hasbuan (1995) mendifinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian fungsi manajemen dapat dilihat terdiri dari tiga aktivitas berurutan: membagi-bagi tugas menjadi pekerjaan yang lebih sempit (spesialisasi pekerjaan), menggabungkan pekerjaan untuk membentuk departemen (departementalisasi), dan mendelegasikan wewenang (Fred R. David, 2004).

§  Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian merupakan salah satu aktivitas manajerial yang juga menentukan berlangsungnya kegiatan kependidikan sebagaimana yang diharapkan. Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi memiliki berbagai unsur yang terpadu dalam suatu sistem yang harus terorganisir secara rapih dan tepat, baik tujuan, personil, manajemen, teknologi, siswa/member, kurikulum, uang, metode, fasilitas, dan faktor luar seperti masyarakat dan lingkungan sosial budaya.

§  Sutisna (1985) mengemukakan bahwa organisasi yang baik senantiasa mempunyai dan menggunakan tujuan, kewenangan, dan pengetahuan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dalam organisasi yang baik semua bagiannya bekerja dalam keselarasan seakan-akan menjadi sebagian dari keseluruhan yang tak terpisahkan. Semua itu baru dapat dicapai oleh organisasi pendidikan, manakala dilakukan upaya:

1.      Menyusun struktur kelembagaan,

2.      Mengembangkan prosedur yang berlaku,

3.      Menentukan persyaratan bagi instruktur dan karyawan yang diterima,

4.      Membagi sumber daya instruktur dan karyawan yang ada dalam pekerjaan.

 

  • 3.       Pengarahan

            Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

4.       Pengawasan

            Sebagaimana yang dikutip Muhammad Yusanto (2003), Mockler (1994) mendifinisikan pengawasan sebagai upaya sistematis untuk menatpkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem balik informasi, untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu; menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efekif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan.

Ø  Dalam konteks pendidikan, Depdiknas (1999) mengistilahkan pengawasan sebagai pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau supervise yang harus diterapkan sebagai berikut:

a.       Pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan memfokuskan pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi para instruktur atau staf dan tidak semata-mata mencari kesalahan.

b.      Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. Para staf diberikan dorongan untuk memperbaiki dirinya sendiri, sedangkan pimpinan hanya membantu.

c.       Pengawasan dalam bentuk saran yang efektif.

d.      Pengawasan yang dilakukan secara periodik

 

  • 4.       Pengembangan

            Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada tahapan yang lebih kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut maka, pengembangan dalam pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya memajukan program pendidikan ini ketingkat program yang lebih sempurna, lebih luas, dan lebih kompleks.

2.4.  Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Pendidikan

Adapun tujuan dan manfaat dari pengelolaan pendidikan antara lain sebagai berikut :

  • 1.      Terwujudnya PBM yang PAKEMB (bermakna)
  • 2.      Peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya
  • 3.      Memiliki kompetensi manajerial
  • 4.      Tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien
  • 5.      Teratasinya masalah mutu pendidikan
  • 6.      Perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel
  • 7.      Meningkatnya citra positif pendidikan

2.5. Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan

Adapun Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan meliputi :

  • 1.      Manajemen peserta didik

            Peserta didik selalu input dalam lembaga pendidikan merupakan pusat dari seluruh kegiatan dalam manajemen pendidikan. Oleh karenanya peserta didik hendaknya menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. Kegiatan yang termasuk dalam bidang ini adalah pencatatan peserta didik mulai dari saat penerimaan sampai dengan keluarnya dari sekolah.

  • 2.      Manajemen tenaga kependidikan

            Dalam prosesnya lembaga penyelenggaraan dan pengelola pendidikan pastilah harus dikelola oleh tenaga-tenaga, sehingga mereka pun sangat perlu dikelola. Manajemen tenaga kependidikan adalah segenap proses penataan pegawai yang meliputi semua proses atau cara memperoleh pegawai, penempatan dan penugasan, pemeliharaan dan pembinaanm evaluasi, sampai pada pemutusan hubungan kerja.

  • 3.      Manajemen Kurikulum

            Apa yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada peserta didiknya disajikan dalam bentuk kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk mempelancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat usaha meningkatkan kualitas interaksi pbm.

  • 4.      Manajemen fasilitas pendidikan

            Agar pbm berjalan dan tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien, maka diperlukan sarana atau fasilitas guna memperlancar proses pendidikan itu sendiri. Manajemen fasilitas pendidikan adalah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan pengadaan, pendagunaan, dan pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

  • 5.      Manajemen Pembiayaan Pendidikan

            Penyelenggaraan pendidikan tentunya memerlukan dana, untuk itu pengelolaan pendanaan atau pembiayaan pendidikan agar efektif dan efisien sangatlah penting guna menunjang ketercapaian tujuan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan pengelolaan yang meliputi penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan pada umumnya

 

  • 6.      Manajemen Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat

            Masyarakat merupakan laboratorium pendidikan yang tidak ternilai harganya. Masyarakat juga merupakan stakeholder pendidikan, dimana keberlangsungan proses pendidikan juga bergantung pada masyarakat. Untuk itu, lembaga pendidikan tidak dapat terlepas dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat merupakan kegiatan penataan yang berkaitan dengan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat untuk menunjang pbm di sekolah

7. Manajemen Organisasi Lembaga Pendidikan

            Dalam setiap organisasi pastilah terdapat struktur tugas dan berbagai macam konsekuensi akibat adanya pembidangan tugas tersebut. Hal inilah yang menjadi garapan manajemen organisasi lembaga pendidikan, yaitu segenap kegiatan mengorganisasikan lembaga pendidikan yang termasuk diantaranya adalah pengelolaan fungsi kepemimpinan

8. Manajemen Ketatalaksanaan dan Sistem Informasi Lembaga Pendidikan

            Kegiatan pencatatan berakibat pada perlunya penataan data atau informasi, agar pada saaat informasi tersebut diperlukan dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan tepat. Manajemen ketatalaksanaan dan Sistem informasi Lembaga Pendidikan berupaya untuk mencapai hal tersebut, dengan kegiatan yang meliputi pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan semua bahan atau informasi yang temasuk dalam data lembaga pendidikan

9. Supervisi Pendidikan

            Kehadiran supervisi pendidikan diharapkan membantu tercapainya tujuan pendidikan secara efisien, khususnya melalui pembinaan profesionalitas guru. Namun trend pendidikan terakhir tidak selalu mengartikan supervisi pendidikan memiliki sasaran satu – satunya berupa guru, melainkan juga melibatkan tenaga – tenaga kependidikan lainnya. Batasan supervisi pendidikan yang selama ini akrab adalah suatu usaha untuk memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki situasi belajar mengajar dan pada kenyataannya kelancaran pbm tidak semata bergantung pada guru melainkan pula tenaga kependidikan lainnya.






BAB III

PENUTUP

1.1.                       Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Konsep dasar wawasan pengelolaan pendidikan adalah bahwa pengelolaan sama dengan manajemen serta administrasi. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan secara inovatif terhadap segala upaya dalam mengatur da mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

  • 2.      Prinsip – prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut:

  1. ·         Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja
  2. ·         Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab
  3. ·   Memberrikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat – sifat dan kemampuannya.
  4. ·         Mengenal secara baik factor – factor psikologis manusia
  5. ·         Relativitas nilai – nilai

 

  • 3.      Fungsi Pengelolaan Pendidikan

  1. ·         Perencanaan
  2. ·         Pengorganisasian
  3. ·         Pengarahan
  4. ·         Pengawasan
  5. ·         Pengembangan

 

  • 4.      Tujuan dan manfaat dari pengelolaan pendidikan :

  1. ·         Terwujudnya PBM yang PAKEMB (bermakna)
  2. ·         Peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya
  3. ·         Memiliki kompetensi manajerial
  4. ·         Tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien
  5. ·         Teratasinya masalah mutu pendidikan
  6. ·         Perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel
  7. ·         Meningkatnya citra positif pendidikan

·         Ruang Lingkup 

  1.        Manajemen peserta didik
  2. ·         Manajemen tenaga kependidikan
  3. ·         Manajemen Kurikulum
  4. ·         Manajemen Fasilitas Pendidikan
  5. ·         Manajemen Pembiayaan Pendidikan
  6. ·         Manajemen Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat
  7. ·         Manajemen Organisasi Lembaga Pendidikan
  8. ·         Manajemen Ketatalaksanaan dan Sistem Informasi Lembaga Pendidikan
  9. ·         Supervisi Pendidikan 

 

1.1.Saran

            Setelah didasari bahwa manajemen system informasi sangat penting maka hendaklah lembaga pendidikan mampu meramu system informasi yang sesuai dengan lembaga pendidikan tersebut agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara maksimal. Diharapkan dengan adanya makalah ini pembaca akan lebih dapat mencari tahu tentang informasi pendidikan yang lainnya









Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM SPANDUK